Pemerintah Dinilai Kurang Siap Tangani Danau Toba

13-07-2018 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban/ Foto: Sofyan

 

Peristiwa tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara beberapa waktu lalu, dinilai akibat dari kelalaian manusia. Pengelolaan yang kurang baik, dan tidak diketahuinya kepemilikan kapal yang beroperasi, dinilai sebagai bentuk kelalaian, yang memperlihatkan bahwa pemerintah kurang siap menangani Danau Toba. Tingginya ombak yang dinilai turut mempengaruhi pelayaran, nyatanya tidak terbukti.

 

Demikian diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban, saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Danau Toba, Sumatera Utara, Rabu (11/7/2018). Kunjungan kerja dalam rangka menggali informasi mengenai tenggelamnya KM Sinar Bangun itu, Komisi V DPR RI didampingi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Hubdar) Kementerian Perhubungan, Basarnas, dan perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

 

“Harapan kita, kalau pemerintah sungguh-sungguh mau membuat kawasan Danau Toba ini menjadi tujuan destinasi pariwisata, pemerintah harus memperbaiki dan harus benar-benar ada syahbandar. Jadi masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi oleh pemerintah,” tegas Sahat, di sela-sela kunjungan ke Pelabuhan Ajibata, Danau Toba.

 

Politisi Partai NasDem itu menegaskan, rakyat pun juga jangan semata-mata menyalahkan pemerintah dengan adanya kejadian tenggelamnya kapal yang berlayar dari Pelabuhan Tigaras itu. Ia berharap masyarakat yang berada di kawasan Danau Toba pun dapat diarahkan, dan mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Menurutnya, ini demi keselamatan masyarakat, dan menunjang pariwisata Danau Toba.

 

“Harapan kita, dengan adanya tenggelamnya kapal itu, jangan berpengaruh pada kunjungan wisata Danau Toba ini. Seperti yang saya katakan, itu murni kelalaian. Tidak ada di sini karena cuaca yang sangat berlebihan. Untuk langkah ke depan, kapal jangan melebihi kapasitas, baik manusianya ataupun barangnya. Yang penting keselamatan manusia yang menjadi skala prioritas kita,” harap politisi dapil Sumut itu.

 

Selama masa pencarian oleh pihak terkait, jumlah korban berkembang hingga 205 orang seiring pengaduan masyarakat ke Polres Simalungun dengan rincian, 18 orang selamat, 3 orang meninggal dunia, dan 184 orang dalam pencarian. Kepala Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Direktorat Angkutan dan Multimoda, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Arif Muljanto menjelaskan, seharusnya kapal hanya bisa memuat penumpang 40 orang dan ABK 3 orang. (sf)

BERITA TERKAIT
Kecelakaan di GT Ciawi, Bakri: DPR Akan Bentuk Panja Standardisasi Jalan Tol
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk...
Kecelakaan Maut Ciawi, Sudjatmiko Minta Perketat Pengawasan Kendaraan Niaga
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi...
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...
Terima Audiensi DPRD Sumut, Lokot Nasution: Ini Hajat Hidup Orang Banyak
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Lokot Nasution menerima kunjungan dari Komisi D DPRD Sumatera Utara pada...